Makassar – Yayasan BaKTI bersama Program KONEKSI menyelenggarakan Workshop Developing Policy Briefs, Papers, and Infographics Advocacy bagi anggota Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia di Makassar. Kegiatan yang berlangsung pada 24 dan 25 Juni 2026 ini memperkuat kapasitas peneliti dalam menerjemahkan hasil riset menjadi policy brief, policy paper, infografis advokasi, dan rekomendasi kebijakan yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan.
Workshop ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Analisis Kebijakan Publik dan Knowledge-to-Policy (K2P) yang telah diikuti sebelumnya. Jika pada tahap awal peserta belajar membaca dokumen perencanaan daerah dan mengidentifikasi celah penelitian, maka pada tahap ini peserta diarahkan untuk mengubah hasil analisis tersebut menjadi produk komunikasi kebijakan yang lebih konkret.
Dalam kegiatan ini, peserta membawa hasil analisis kebijakan yang telah disusun sebelumnya sebagai bahan dasar. Hasil tersebut kemudian dikembangkan menjadi berbagai bentuk keluaran kebijakan, seperti policy brief, policy paper, dan infografis advokasi. Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga langsung berlatih menyusun produk kebijakan yang relevan dengan isu riset masing-masing.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Katerina Bataha, S.AP., M.AP., dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sam Ratulangi, sebagai peserta. Menurutnya, kemampuan menyusun policy brief penting dimiliki akademisi agar hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pengambil keputusan.
“Kemampuan menerjemahkan temuan penelitian ke dalam bahasa yang sederhana dan relevan, misalnya melalui policy brief, dapat membantu memengaruhi proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berbasis bukti atau evidence-based policy,” ujarnya.
Salah satu fokus utama workshop adalah penyusunan policy brief. Dokumen ini menjadi penting karena dapat merangkum masalah, bukti, pilihan kebijakan, dan rekomendasi dalam format yang singkat dan langsung pada inti persoalan. Melalui policy brief, hasil penelitian dapat disampaikan secara lebih praktis tanpa menghilangkan kekuatan data dan analisis.
Selain policy brief, peserta juga mempelajari penyusunan policy paper sebagai dokumen yang lebih analitis dan mendalam. Materi ini membantu peserta menyusun argumen kebijakan yang kuat, berbasis bukti, serta tetap berorientasi pada penyelesaian masalah publikWorkshop ini juga . menekankan pentingnya infografis advokasi sebagai media komunikasi kebijakan yang lebih visual dan mudah menjangkau publik. Peserta diperkenalkan pada prinsip dasar visualisasi data, pemilihan grafik yang tepat, penyusunan pesan visual, serta cara membangun narasi kebijakan melalui data. Melalui pendekatan ini, hasil riset dapat dikemas menjadi informasi yang lebih mudah dibaca oleh berbagai kalangan, termasuk pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, dan publik umum.
Kegiatan ini dirancang sebagai writing and production workshop. Karena itu, peserta tidak hanya mendengarkan pemaparan materi, tetapi juga mengikuti praktik penulisan, clinic writing, peer review, dan umpan balik langsung dari fasilitator. Proses tersebut membantu peserta memperbaiki struktur tulisan, memperjelas pesan utama, serta memperkuat rekomendasi kebijakan yang disusun.
Perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) turut menjadi perhatian dalam penyusunan output kebijakan. Peserta diajak memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berbasis data, tetapi juga memperhatikan kebutuhan kelompok yang berisiko tertinggal, seperti perempuan, penyandang disabilitas, kelompok miskin, masyarakat adat, masyarakat pesisir, dan kelompok rentan lainnya.
Selain produksi dokumen, workshop juga membahas strategi agar policy brief dan produk kebijakan lainnya benar-benar sampai kepada pihak yang tepat. Peserta diajak memikirkan bagaimana rekomendasi riset dapat dibaca, dipahami, dan dipertimbangkan oleh pengambil keputusan, baik melalui mekanisme formal, jejaring informal, media lokal, maupun media sosial.
Salah satu bagian penting dalam kegiatan ini adalah simulasi policy pitching. Melalui sesi tersebut, peserta berlatih menyampaikan gagasan kebijakan secara singkat, padat, dan meyakinkan kepada pengambil keputusan. Kemampuan ini menjadi penting karena peneliti sering kali harus menjelaskan temuan dan rekomendasi riset dalam waktu terbatas.
Bagi Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsrat, kegiatan ini memiliki relevansi kuat dengan pengembangan kajian kebijakan publik, administrasi pembangunan, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan riset berbasis bukti. Kemampuan menyusun policy brief dan rekomendasi kebijakan menjadi bagian penting dalam memperkuat kontribusi akademisi terhadap proses pengambilan keputusan publik.
Workshop ini juga membuka ruang bagi peneliti untuk memperluas jejaring, bertukar pengalaman, dan membangun kolaborasi lintas wilayah. Dalam konteks Kawasan Timur Indonesia, jejaring semacam ini penting karena banyak persoalan pembangunan membutuhkan kerja sama lintas disiplin, lintas institusi, dan pendekatan yang berangkat dari kebutuhan lokal.
Melalui kegiatan ini, para peneliti diharapkan semakin mampu menghasilkan produk kebijakan yang tajam, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Hasil riset yang sebelumnya tersusun dalam laporan atau artikel akademik diharapkan dapat diterjemahkan menjadi policy brief, policy paper, infografis advokasi, dan strategi komunikasi kebijakan yang lebih berdampak.
Workshop KONEKSI-BaKTI ini menegaskan bahwa kemampuan berkomunikasi dengan pembuat kebijakan merupakan bagian penting dari kerja akademik. Penelitian yang kuat perlu didukung dengan penyampaian yang tepat agar pengetahuan dapat bergerak dari ruang akademik menuju proses kebijakan publik yang lebih inklusif dan berbasis bukti.
Oleh: Anggita Chairiah